Waktu Baca / 3 Menit

Walaupun tidak terjun langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagai masyarakat yang taat bayar pajak, Anda tetap harus paham mengenai dasar pengelolaannya. Dengan begitu, Anda bisa ikut berperan dalam mengawasi transparansi penggunaan anggaran daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan, bahwa semua pendapatan dan pengeluaran daerah harus didokumentasikan dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk penjelasan lebih detailnya, simak ulasan berikut ini.

Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah

Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan, yang sesuai dengan jabatan dan wewenangnya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Untuk lebih memahami pengertian pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu Anda harus memahami tentang pengertian keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006, keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri yang dapat dinilai secara moneter, termasuk berbagai bentuk kekayaan yang erat kaitannya dengan kewajiban dan hak daerah.

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran yang bercirikan definisi, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi untuk pelaksanaan APBD.

Sementara, pihak pengelola keuangan daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu kepala satuan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pengelolaan keuangan daerah haruslah terlaksana secara transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tertib, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Tujuan Keuangan Daerah

Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah antara lain:

  • Memperbaiki hasil pemerintah daerah
  • Membantu mendistribusikan sumber daya regional
  • Mempermudah Anda dalam membuat keputusan
  • Untuk menunjukkan akuntabilitas publik
  • Memperbaiki hubungan kelembagaan
  • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengolah kekayaan daerah.

Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ketika membahas tentang pengelolaan kekayaan daerah, pastinya akan membahas tentang ruang lingkupnya. Adapun ruang lingkup keuangan daerah sebagai berikut:

  • Pajak daerah dan retribusi, serta memberikan pinjaman
  • Komitmen daerah untuk melakukan kegiatan pemerintah dan membayar hutang pihak ketiga
  • Pengeluaran daerah
  • Pendapat daerah
  • Aset daerah, yang meliputi komoditas, piutang, surat berharga, uang dan hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang juga merupakan aset yang terpisah dari perusahaan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah atau pihak lain
  • Aset pihak lain yang ada di bawah otoritas pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan tanggung jawab pemerintah juga terbuka bagi publik.

Prinsip Keuangan Daerah

Selain ruang lingkup, ada beberapa prinsip keuangan daerah yang perlu diterapkan. Adapun prinsip pengelolaan finansial daerah sebagai berikut:

1. Keterbukaan

Keterbukaan berarti semua proses yang berjalan harus transparan atau semua pihak mengetahui. Mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan APBD berlangsung secara transparan dengan melibatkan semua pihak terkait.

2. Akuntabilitas

Merupakan anggaran daerah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik di hadapan DPRD. Akuntabilitas publik berupa laporan keuangan yang dapat diaudit oleh inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Nilai Uang

Ini termasuk menerapkan prinsip-prinsip penganggaran seperti ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

  • Perekonomian dimana kualitas barang/jasa yang dibeli harus sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan.
  • Efisiensi, mencapai produk dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
  • Efektifitas, produk yang diperoleh harus sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang dihabiskan.

4. Partisipatif

Partisipasi adalah partisipasi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan penelitian, koreksi, kritik, dan saran yang membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab.

Selain itu, kebijakan pembangunan dalam APBD juga dapat memperhatikan aspirasi masyarakat dan memberikan peran yang besar kepada masyarakat dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui berbagai proyek pembangunan.

Pengelola Keuangan Daerah

Pelaku yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain:

  • Bupati, yang berwenang sebagai pemangku kekuasaan untuk pengelolaan keuangan daerah.
  • Kepala satuan kerja keuangan daerah (SKPKD).
  • Bendahara umum daerah (BUD).
  • Pengguna anggaran dana , seperti kepala dinas, camat dan lain sebagainya.
  • Kuasa BUD, perangkat daerah yang menerima wewenang guna menjalankan tugas bendahara umum daerah.
  • Kuasa pengguna anggaran, yaitu perangkat daerah yang berkuasa untuk melakukan sebagai kewenangan dalam menggunakan anggaran guna menjalankan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
  • Petugas pelaksana teknis kegiatan (PPTK), yaitu perangkat yang menjalankan satu atau beberapa program kegiatan sesuai dengan bidangnya.
  • Bendahara penerima merupakan perangkat fungsional yang bertugas menerima, mengarsipkan, mengalokasikan, dan menghitung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
  • Bendahara Belanja merupakan perangkat fungsional untuk menerima, mengarsipkan, membayar, mengalokasikan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk belanja daerah sebagai bagian dari pelaksanaan APBD pada SKPD.

Tulis Komentar