Waktu Baca / 2 Menit

Self Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Sistem ini berisi tentang mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menuntut wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan berlaku. Lalu apa pengertian Self Assessment System menurut para ahli?

Besaran pajak terutang ditentukan dengan menggunakan Self Assessment System akan dibebankan kepada wajib pajak sendiri dengan menggunakan dokumen berupa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, online, pos, dan lainnya.

Dengan adanya sistem tersebut. Para wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus segala urusan perpajakan secara mandiri.

Pengertian Self Assessment System Menurut Para Ahli

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP):

Self Assessment System menjadi ciri khas utama dari sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dasar hukum pemberlakuan sistem ini diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP.

Agar lebih bisa memahami lebih lanjut tentang sistem pemungutan pajak. Berikut pengertian Self Assessment System menurut para ahli.

Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa Self Assessment System merupakan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi. Termasuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Ia juga menjelaskan beberapa kewajiban wajib pajak adalah sbb:

  • Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.
  • Menghitung jumlah pajak terutang secara mandiri.
  • Menyetorkan pajak ke Bank persepsi/kantor pos secara mandiri.
  • Melaporkan penyetoran kepada Direktur Jenderal Pajak.
  • Menetapkan jumlah pajak terutang melalui pengisian dengan baik dan benar secara mandiri.
Waluyo menjelaskan bahwa Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung. Termasuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada wajib pajak.
Siti Resmi menjelaskan bahwa Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Self Assessment System menurut Rimsky K. Judisseno: Merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat. Demi meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.
Sedangkan Self Assessment System secara lebih lanjut dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah sebagai berikut:

Setiap wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.

Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.

Penerapan Self Assessment System telah memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Dimana wajib pajak dianggap benar hingga fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

Dengan adanya kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan serta setelah mengetahui pengertian Self Assessment System menurut para ahli, semoga akan membuat kita sebagai wajib pajak dan warga negara yang baik bisa selalu menaati peraturan yang ada demi kemajuan dan pembangunan Negeri tercinta.

Tulis Komentar