Waktu Baca / 6 Menit

Kemajuan teknologi saat ini membawa perubahan di berbagai bidang. Program pengadaan barang dan jasa kini juga bisa dijalankan dengan bantuan platform marketplace yang lebih canggih dan transparan. 

Mbizmarket menjadi solusi terbaik yang mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan lancar. Tak hanya dimanfaatkan oleh perusahaan, marketplace ini juga kini menjadi andalan pemerintah.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Program pengadaan barang/jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan barang/jasa oleh pihak kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, juga institusi lainnya. 

Kegiatan ini mencakup proses perencanaan kebutuhan hingga didapatkan barang/jasa tersebut. Pemahaman ini tercantum jelas pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018.

Secara umum ada 4 jenis barang/jasa yang dibutuhkan dan perlu diadakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Berikut adalah 4 jenis barang/jasa tersebut.

1. Barang

Jenis pertama adalah barang baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud serta bergerak dan tidak bergerak. Jenis barang ini dapat diperdagangkan, dipakai, serta dimanfaatkan contohnya seperti kendaraan dinas, peralatan sekolah, dan lain sebagainya. 

2. Pekerjaan Konstruksi

Jenis berikutnya adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi semua bagian penyelenggaraan konstruksi. Mulai dari pembangunan, pemeliharaan, hingga pembongkaran. Sebagai contoh adalah konstruksi khusus dan penyelesaian bangunan milik pemerintah daerah.

3. Jasa Konsultasi

Jenis barang/jasa berikutnya yang perlu diadakan adalah jasa konsultasi. Tentu jasa konsultasi yang dibutuhkan sangat beragam tergantung permintaan dan kebutuhan. Contohnya seperti jasa konsultasi hukum dan konsultasi pendidikan.

4. Jasa Lain

Jenis berikutnya meliputi jasa yang bersifat non-konsultasi. Jasa ini menggunakan keterampilan khusus dan peralatan yang mendukung. Contohnya seperti pengadaan jasa kebersihan, jasa katering, jasa akomodasi, dan lain sebagainya.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Ada beberapa pihak yang terlibat di setiap prosesnya. Berikut adalah beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

  • Pengguna Anggaran (PA)
  • Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
  • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  • Pejabat Pengadaan
  • Pokja Pemilihan
  • Agen Pengadaan
  • Penyelenggara Swakelola
  • Penyedia barang dan jasa

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus memenuhi beberapa prinsip sesuai Peraturan Presiden. Beberapa prinsip tersebut di antaranya adalah efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Penerapan prinsip ini harus berjalan sebagaimana mestinya sehingga pengadaan barang/jasa bisa dilakukan tanpa hambatan.

Setiap komponen yang terlibat dalam program pengadaan barang/jasa harus bekerja secara optimal. Setiap pihak harus menjalankan kewajiban sesuai ketentuan sehingga tidak ada kegiatan yang lepas dari aturan.

Terutama pada bagian pengelolaan dana dimana transparansi perhitungan biaya harus dilakukan sebaik mungkin untuk meminimalisir tindakan korupsi. 

Peran Mbizmarket dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Teknologi kini mendukung program pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga semakin mudah dilakukan. Mbizmarket menjadi solusi terbaik bagi pemerintah untuk menjalankan pengadaan barang/jasa secara optimal sesuai prinsip yang telah ditentukan. Lalu, apa sebenarnya Mbizmarket itu?

Mbizmarket merupakan B2B marketplace dari PT Brilliant Ecommerce Berjaya yang membantu proses pengadaan barang/jasa secara menyeluruh.

B2B itu sendiri merupakan konsep business to business dimana pelaku bisnis akan menjual barang/jasa mereka ke kelompok lain bukan dalam bentuk perorangan. Konsumen dalam konsep B2B ini adalah perusahaan, organisasi, bahkan bisa juga pemerintah.

Penggunaan Mbizmarket akan sangat membantu dan bisa memberikan banyak keuntungan. Salah satunya adalah proses pengadaan barang/jasa akan jadi jauh lebih efektif, hemat waktu juga tenaga. Poin pentingnya adalah pemakaian Mbizmarket ini sangat aman dan transparan sehingga akan meminimalisir terjadinya tindakan korupsi.

Kemungkinan tindak korupsi di setiap program pengadaan barang/jasa memang akan selalu ada. Sudah jelas di depan kita bahwa dana pengadaan barang/jasa untuk berbagai keperluan sering berkurang entah kemana. 

Hasilnya, program ini tidak bisa berjalan lancar dan tidak sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan semula. Penggunaan Mbizmarket dapat meminimalisir terjadinya kondisi semacam ini.

Kesesuaian dengan Perpres

Tentu metode yang digunakan dalam program pengadaan barang/jasa ini dipilih berdasarkan pertimbangan matang. Pemanfaatan B2B marketplace seperti Mbizmarket ini tidak hanya dianggap menguntungkan tanpa bukti akurat.

Prinsip pemakaian dari Mbizmarket sudah sesuai dengan Perpres No.12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Perpres No.16 Tahun 2018.

Mbizmarket itu sendiri memberikan penawaran layanan yang sangat memudahkan proses pengadaan barang dan jasa. Mereka menghadirkan kelebihan berupa keamanan yang terjamin, transaksi yang bersifat transparan, kemudahan multi login, dan prosedur yang sangat simpel.

Perpres yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah juga telah menyebutkan pemanfaatan marketplace dalam program ini.

Semua prinsip pengadaan barang/jasa bisa terpenuhi dengan baik lewat bantuan Mbizmarket. Digitalisasi pengadaan barang/jasa ini sangat memungkinkan untuk diaplikasikan di berbagai daerah. Proses akan jadi jauh lebih mudah, cepat, efisien, serta tentu saja akuntabel.

Digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah lewat Mbizmarket menjadi pilihan yang efektif saat ini. Selain prosesnya juga lebih aman, fasilitas ini juga tidak bertentangan dengan peraturan dari pemerintah. Artinya, pemerintah juga mendukung pemberlakuan sistem pengadaan barang/jasa secara digital bersama layanan marketplace ini.

Pengalaman Jawa Barat Menggunakan Mbizmarket

Pemanfaatan Mbizmarket dalam program pengadaan barang/jasa ternyata bukan hanya sebatas teori semata. Provinsi Jawa Barat telah berhasil menunjukan keberhasilan mereka melakukan pengadaan barang/jasa melalui marketplace.

Digitalisasi pengadaan barang/jasa ini diapresiasi langsung oleh Presiden Joko Widodo dan KPK karena dianggap sebagai bentuk aksi pencegahan korupsi.

Terdapat banyak keuntungan yang dinikmati oleh kedua pihak berkat adanya kerjasama pengadaan barang/jasa ini. CEO Mbizmarket, Rizal Paramarta, menyebutkan bahwa kerja sama mereka dengan Pemprov Jabar menjadi wujud dukungan kepada pemerintah untuk mempercepat transformasi digital. Tak hanya itu, kerja sama ini juga membantu mendukung kemajuan UMKM lokal di Indonesia.

Sementara itu Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jabar, Ika Mardiah, menyebutkan bahwa kerja sama dengan Mbizmarket mendatangkan banyak manfaat. Di antaranya adalah tercapai prinsip value for money, transparansi, serta akuntabilitas. Proses pengadaan barang/jasa juga jadi lebih efektif, efisien, dan bisa memberdayakan UMKM.

KPK sendiri juga memberikan penghargaan kepada Pemprov Jabar atas terjalinnya kerjasama dengan Mbizmarket. Digitalisasi pengadaan barang/jasa ini benar-benar menjadi upaya yang dianggap efektif untuk menurunkan angka korupsi.

Hasilnya diharapkan dana pengadaan barang/jasa bisa dimanfaatkan lebih optimal dan memberi manfaat terbaik bagi masyarakat.

Rekomendasi KPK

Kehadiran Mbizmarket seolah menjadi solusi terbaik yang bisa membantu Indonesia menurunkan angka tindakan korupsi. Faktanya, 70% kasus korupsi yang terjadi Indonesia memiliki kaitan dengan program pengadaan barang/jasa.

Tampaknya memang program ini menjadi lahan empuk bagi para koruptor untuk mencari keuntungan. Namun, kehadiran Mbizmarket yang menawarkan digitalisasi pengadaan barang/jasa akan menjadi solusi untuk mencegah korupsi semakin meluas.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi bisa menjadi upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa melalui marketplace, semua produk yang dibutuhkan dapat tayang dan dipilih sesuai kualitas terbaik.

Dari sini jelas bahwa pihak KPK mendukung gerakan digitalisasi pengadaan barang/jasa untuk mencegah tindak korupsi. Pernyataan ini disebut dalam webinar “Pemulihan Ekonomi Lokal Melalui Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”.

Melalui Mbizmarket, transparansi transaksi program pengadaan barang/jasa akan berjalan secara optimal. Prinsip transparansi inilah yang menjadi kunci keberhasilan program pengadaan barang/jasa.

Jika dilakukan secara digital, akan jauh lebih mudah untuk mencatat semua aktivitas transaksi mulai dari decision making hingga pembayaran.

Provinsi yang Telah Bekerja Sama

Beberapa provinsi di Indonesia telah mendukung gerakan digitalisasi pengadaan barang/jasa. Tercatat ada banyak provinsi yang telah menjalin kerjasama dengan Mbizmarket. Berikut adalah nama-nama provinsi yang melakukan pengadaan barang/jasa bersama Mbizmarket.

1. Jawa Barat

Telah dibahas sebelumnya bahwa pihak Pemprov Jawa Barat juga telah menyetujui kerjasama dengan Mbizmarket dalam program pengadaan barang/jasa. Bahkan disebutkan juga oleh Daud Achmad selaku Sekretaris Daerah Jabar bahwa pengadaan barang/jasa lewat pembelian di toko daring adalah sebuah keharusan. Ini dilakukan demi melayani masyarakat secara efisien.

Hingga 2021, beberapa kabupaten dan kota Jawa Barat juga menyusul untuk melakukan pembelanjaan pengadaan melalui Mbizmarket.

2. Bali

Pemerintah Provinsi Bali telah menjalin kerjasama dengan Mbizmarket sejak bulan Juni tahun 2020 silam. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah provinsi Bali.

Pemprov Bali juga ingin mendukung transformasi digital serta berharap bisa mendukung UMKM Bali lewat jalinan kerja sama ini. Beberapa kabupaten dan kota di daerah Bali juga mulai mengadaptasi penggunaan Mbizmarket di daerahnya.

3. Jawa Tengah

Belum lama ini, tepatnya pada akhir Februari tahun 2021 lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Mbizmarket.

Kerjasama Mbizmarket dan Jawa Tengah menjadi bukti nyata dari rangkaian program Blangkon Jateng yang mendukung belanja pemerintah melalui sistem online, salah satunya melalui marketplace dan memberdayakan UMKM.

4. Jawa Timur

Akhir tahun 2020 lalu Pemprov Jawa Timur resmi melakukan kerjasama dengan Mbizmarket terkait program pengadaan barang/jasa. Program ini diberi nama Jatim Bejo yang bermakna Jawa Timur Belanja Online. Kerja sama ini juga diharapkan bisa menjadi jalan bagi Jawa Timur untuk mempercepat transformasi digital dan pemberdayaan UMKM lokal.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mempresentasikan program Jatim Bejo dan Mbizmarket langsung di depan seluruh bupati dan walikota yang hadir dan menghimbau untuk sama-sama mensukseskan kegiatan tersebut.

Indonesia diharapkan bisa semakin maju dengan adanya digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah bersama Mbizmarket. Transaksi aman dan transparan serta kualitas barang maupun jasa yang diberikan bisa terjamin. UMKM lokal juga diharapkan bisa semakin maju karena Pemprov terkait memberikan dukungan penuh.

Mbizmarket Siap Mendukung Lebih Banyak Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia

Pengadaan barang/jasa menjadi salah satu program pemerintah yang akan selalu berjalan setiap tahunnya. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di berbagai sektor harus dilakukan dengan prosedur yang tepat. Meskipun di masa normal ataupun new normal, sistem pengadaan pemerintah harus didukung penuh oleh semua elemen.

Di 2021, Mbizmarket siap melakukan kerjasama resmi di beberapa provinsi/kabupaten/kota untuk membantu masalah pengadaan konvensional menjadi online. Pemanfaatan Mbizmarket dalam pengadaan barang/jasa diharapkan semakin menguntungkan UMKM lokal.

Barang dan jasa bisa didapatkan dari UMKM lokal dan meningkatkan penghasilan wilayah setempat. Pemberdayaan UMKM lokal ini menjadi cara efektif untuk membuat perekonomian di Indonesia semakin jaya. 

Beberapa provinsi telah memberanikan diri untuk bergabung bersama Mbizmarket. Diharapkan ada lebih banyak lagi provinsi yang bisa menjalin kerja sama, dan dapat ditiru oleh kabupaten dan kota sekitarnya.

Instansi yang ingin bekerjasama silahkan kontak tim kami di help@mbizmarket.co.id untuk informasi lebih lanjut. Semakin banyak provinsi yang bergabung maka semakin maju pula proses digitalisasi pengadaan barang/jasa di Indonesia. Ayo #biznisbangkit !

Tulis Komentar