Waktu Baca / 2 Menit

Pelaku usaha rintisan mulai membidik pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis daring. e-dagang tersebut menggandeng mitra usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penyedia barang dan jasa.

Commercial Director Mbizmarket Andhie Saad, Senin (1/3/2021), mengatakan, platform e-dagang untuk pengadaan barang dan jasa mengakomodasi kebutuhan belanja langsung pemerintah secara lebih transparan. Nilai transaksi belanja melalui platform e-dagang tersebut maksimal Rp 50 juta per transaksi.

Digitalisasi pengadaan barang dan jasa lewat e-dagang dapat menekan penggunaan uang tunai sehingga transaksi lebih efisien dan akuntabel. Selama ini sebagian transaksi belanja langsung oleh pemerintah dengan nominal di bawah Rp 50 juta menggunakan uang tunai.

“Seluruh transaksi pengadaan barang dan jasa lewat e-dagang tercatat secara digital, termasuk pembayarannya. Perbandingan harga barang dan jasa menjadi lebih transparan,” ujarnya di Jakarta.

Seluruh transaksi pengadaan barang dan jasa lewat e-dagang tercatat secara digital, termasuk pembayarannya. Perbandingan harga barang dan jasa menjadi lebih transparan.

Sebelumnya, pemerintah berupaya meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam pengadaan barang dan jasa. Batasan paket pengadaan barang dan jasa atau belanja langsung pemerintah bagi UMKM dan koperasi itu meningkat dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 15 miliar.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No 12/2021 berlaku sejak ditetapkan Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada 2 Februari 2021.

Regulasi ini juga mengatur tentang pembelian barang dan jasa secara elektronik melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Barang dan jasa yang ditransaksikan melalui toko daring memiliki kriteria standar, sifat risiko rendah, dan harga sudah terbentuk di pasar.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga mengatur hal serupa. Pemerintah mewajibkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan pengadaan minimum 40 persen untuk UMKM dan koperasi dengan harga paket maksimal Rp 15 miliar.

Platform E-dagang Mbizmarket

Sejak 2020, platform Mbizmarket telah bekerja sama dengan lima provinsi dan lima kabupaten/kota di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Platform itu bermitra dengan 5.000 UMKM sebagai penyuplai barang dan jasa pemerintah. Sepanjang 2020, salah satu jenis transaksi yang melonjak adalah pembelian alat kesehatan.

Head Sales Mbizmarket Rivie Rahman mengemukakan, sejauh ini ada 11 kategori pengadaan barang dan jasa yang bisa dilakukan lewat toko daring itu, di antaranya elektronik, komputer, peralatan industri, konstruksi dan bangunan, otomotif, dan transportasi.

Pada tahun ini, Mbizmarket menargetkan kerja sama dengan sembilan provinsi untuk memanfaatkan platformnya dalam pengadaan barang dan jasa. ”Di antaranya, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Bangka Belitung,” kata Rivie.

Baca selengkapnya di:
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/03/02/e-dagang-akomodasi-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lebih-transparan/

Tulis Komentar